MAHKAMAH AGUNG RI

  DIRJEN BADILMILTUN
 

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

PADA UPACARA RAKORDA PADA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI

TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Assalamu alaikum wr wbh.

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Yth. Ketua Pengadilan TUN Jakarta

Yth. Ketua Pengadilan TUN Bandung

Yth. Ketua Pengadilan TUN Pontianak

Yth. Ketua Pengadilan TUN Banjarmasin

Yth. Ketua Pengadilan TUN Samarinda

Yth. Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya

                Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat curahan rakhmat dan karunianya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam rangka Rakorda pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

                Mengawali sambutan saya ini, perkenankanlah saya beserta keluarga besar Ditjen Badilmiltun mengucapkan terima kasih kepada para undangan sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu memenuhi undangan kami ditengah-tengah kesibukan kita masing-masing yang akhir-akhir ini sangat menyita tenaga dan pikiran kita.

Para Undangan/Peserta sekalian yang saya hormati,

Disamping acara pokok Rapat Koordinasi Daerah dalam rangka mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada beberapa hal lainnya  yang perlu saya sampaikan :

Pertama :

Setelah Rekomendasi Blue Print Mahkamah Agung RI 2003-2007  diimplementasikan dengan beberapa kegiatan, maka  Pengadilan sebagai unit pelaksana teknis didaerah perlu merencanakan  action plan/rencana tindak untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan yang nantinya akan dituangkan dalam Blue Print Mahkamah Agung RI tahun 2008-2012. Action Plan bagi unit pelaksana teknis sangat diperlukan karena dengan adanya action plan dari unit pelaksana teknis yang tertuang dalam Blue Print Mahkamah Agung RI tahun 2008 - 2012 setiap kegiatan akan dapat terukur.

Kedua :

Reformasi Birokrasi,

Tuntutan masyarakat terhadap cepatnya layanan Pengadilan mengharuskan lingkungan pengadilan menyempurnakan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan, sehingga reformasi birokrasi merupakan satu hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Kita harus berani memulai dengan cara melakukan perubahan penyelenggaraan peradilan melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.Kegiatan ini sedang dilaksanakan oleh Tim Pembaharuan Mahkamah Agung, seperti misalnya dengan adanya usulan susunan Organisasi dan Tata kerja Pengadilan yang sedang dalam tahap pembahasan dengan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara,

Mengenai pembekalan terhadap sumber daya manusia dilingkungan peradilan, Direktorat jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada setiap tahun anggaran selalu menyediakan anggaran untuk kegiatan :

-  Orientasi wawasan kepemimpinan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

-          Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka pembinaan lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

-          Pelatihan Teknis Pengadilan bagi Hakim dan Panitera

-          Studi Banding dengan lingkungan peradilan lain baik didalam maupun luar negeri

Para Undangan/Peserta Rakorda  yang saya hormati

Disarankan terutama pada para peserta, manfaatkan kegiatan-kegiatan tersebut diatas untuk menambah wawasan dan menyempurnakan kinerja yang ada dilingkungan Pengadilan yang saudara pimpin, sehingga masing-masing benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan dapat terhindar adanya duplikasi kegiatan yang kadang dapat menimbulkan ketidak efisienan dan cenderung dapat dikatakan sebagai pemborosan yang dapat menghambat reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan Peradilan.

Ketiga :

Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran:

Efisiensi Penggunaan anggaran yang ada dalam satker, sangat tergantung pada perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam satker tersebut , oleh karena itu Sebagai unit pelaksana teknis, dalam penyusunan RKKA-L yang akhirnya akan menjadi DIPA harus benar-benar cermat dan teliti dalam perencanaan, karena yang tahu benar akan kebutuhan satu satker adalah satker yang bersangkutan, sehingga dalam pengelolaannya akan mudah untuk dipertanggung jawabkan.

Keempat :

Anggaran yang mandiri ,

Menyongsong masa depan, setelah peradilan satu atap mulai berjalan perlu pula kita memikirkan mengenai kemandirian anggaran, dalam arti anggaran yang diberikan oleh negara mekanisme pemberiannya langsung kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudikatif tidak seperti saat ini dimana mekanisme pemberian anggaran masih melalui lembaga eksekutif (Departemen Keuangan) sehingga kadang penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh negara  masih memerlukan  persetujuan dari Menteri Keuangan.

Para Undangan/Peserta Para Rakorda yang saya hormati,

Kemandirian anggaran bukanlah berarti kita dapat menggunakan anggaran dengan semaunya, kita tetap harus benar-benar menggunakan prinsip efisiensi penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara akan bermanfaat bagi masyarakat/negara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima :

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan rutin yang saat ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan kinerja unit pelaksana teknis (Pengadilan) adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui data/laporan yang dikirim ke Direktorat Jenderal badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara .

Untuk Pemutakhiran data yang dikirim dari Pengadilan disamping dilakukan dengan menganalisa data tersebut juga dilakukan tinjauan langsung kelapangan.

Selain dari pada itu dalam rangka menciptakan transparansi sistim Peradilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara saat ini sedang melakukan Uji coba penggunaan Teknologi Informatika melalui situs Direktorat Jenderal Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ,http://www.ditjenmiltun.com, dan http://www.dirjenmiltun.com

Para undangan/Peserta Rakorda yang saya hormati :

Akhirnya, semoga Rakorda pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat berjalan lancar, dan senantiasa mendapat Rahmat dan hidayahNya.

Pontianak,    Maret 2008

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer

dan Tata Usaha Negara

  ttd